BUNGO, Berandajambi – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Bungo tahun anggaran 2020.

Rapat tersebut bertempat di Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Bungo, Selasa (20/04/2021).

M. Kholil dari Fraksi PKB selaku juru bicara menyampaikan bahwa LKPj Bupati Bungo tahun anggaran 2020 merupakan muara bagi perwujudan pemerintahan yang baik.

“Esensi ini akan dapat diwujudkan dalam praktek pemerintahan, apabila benar-benar dilakukan secara transparan, jujur, demokratis dan responsif,” ujarnya.

Ia mengatakan fraksi-fraksi ini setelah membaca dan mempelajari LKPj Bupati Bungo tahun 2020, fraksi-fraksi DPRD Bungo menilai telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku dan dapat dilakukan pembahasan pada rapat-rapat DPRD Kabupaten Bungo.

“Namun demikian, kami Fraksi-fraksi DPRD Bungo masih perlu mendapatkan penjelasan untuk beberapa hal dari Pemerintah Kabupaten Bungo melalui Organisasi Perangkat Daerah,” katanya.

Kholil menyebut ada beberapa pertanyaan dari 10 Fraksi yang ada di DPRD Bungo yang perlu penjelasan dari pemerintah Daerah.

“Yaitu mengenai target dan realisasi belanja daerah. Adapun rencana belanja daerah yaitu sebesar Rp. 1,62 Triliun dan yang terealisasi belanja sebesar Rp. 1,29 Triliun, atau terealisasi sebesar 79,4 persen,” ucapnya.

Ia juga mengatakan belum lagi terkait jumlah angka pengangguran yang meningkat signifikan.

“Berdasarkan sumber data BPS Kabupaten Bungo Tahun 2021 masih meningkatnya, tingkat pengangguran terbuka, selama periode 2017-2020 mengalami fluktuasi dan pada Tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah pengangguran yang signifikan. Dan saat ini Kabupaten Bungo penyumbang nomor 2 pengangguran di Provinsi Jambi,” ujarnya.

Disampaikan oleh Kholil terkait dengan kebijakan Pemda Bungo membeli kendaraan operasional yaitu mobil dinas Sekda Bungo dan penambahan kelanjutan pembangunan exs. MTQ Bungo yaitu pembuatan turap dan pagar, padahal kondisi keuangan Kabupaten Bungo mengalami defisit. Dan juga program tersebut tidak disetujui pada pembahasan Anggaran antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD.

“Dan terkait pemecatan tenaga honorer di beberapa OPD dengan alasan yang tidak jelas, serta terkait maraknya PETI. Tentu ini semua perlu penjelasan dari Pemda Kabupaten Bungo,” ucap Kholil. (Hardi).