TEBO, Berandajambi - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tebo menggelar rapat paripurna lanjutan dalam rangka penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tebo Tahun 2025, Senin pagi (13/04/2026).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Tebo, Ihsanudin, SP, didampingi Wakil Ketua II Suhendra, serta dihadiri Wakil Bupati Tebo, Nazar Efendi. Turut hadir Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda seperti Dandim 0416/Bute, Kapolres Tebo, perwakilan Kejaksaan, para asisten, kepala OPD, serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, pimpinan sidang menyampaikan bahwa rapat paripurna ini merupakan lanjutan dari agenda sebelumnya yang sempat diskors. Rapat dibuka kembali untuk melanjutkan pembahasan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Sebanyak 28 anggota DPRD Tebo hadir dalam rapat tersebut, sehingga kuorum dinyatakan telah terpenuhi dan sidang dapat dilaksanakan secara sah dan terbuka untuk umum.

Dalam agenda utama, tujuh fraksi DPRD Tebo menyampaikan pandangan dan rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Tebo Tahun 2025.

Fraksi Golkar dan PPP mengapresiasi penyampaian LKPJ sebagai bentuk transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah. Namun demikian, keduanya juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap pelayanan publik di tingkat bawah.

Fraksi PDI Perjuangan menyoroti aspek administrasi pemerintahan, khususnya terkait pengelolaan BLUD yang mencapai angka sekitar Rp19 miliar. Fraksi ini meminta peningkatan kualitas pelayanan di seluruh puskesmas serta melakukan verifikasi ulang program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar tepat sasaran.

Fraksi PKB menyatakan persetujuannya terhadap LKPJ, dengan sejumlah catatan, di antaranya peningkatan kualitas regulasi daerah, pembinaan ASN oleh BKPSDM, pengelolaan sampah, serta perbaikan infrastruktur jalan penghubung antar desa.

Fraksi Partai Demokrat menyoroti perlunya perbaikan jalan di Sungai Bengkal, pendataan koperasi secara menyeluruh, serta evaluasi terhadap koperasi yang tidak memenuhi ketentuan administrasi. Selain itu, Satpol PP diharapkan dapat meningkatkan edukasi kepada masyarakat.

Fraksi PAN menekankan pentingnya perhatian terhadap kondisi Jalan Padang Lamo, termasuk peningkatan infrastruktur seperti rabat beton guna mendukung aktivitas ekonomi, termasuk keberadaan pabrik kelapa sawit di wilayah tersebut.

Fraksi NasDem meminta optimalisasi pembangunan turap di Pagar Puding serta mendorong inspeksi langsung ke lapangan, termasuk menyoroti sejumlah persoalan di desa seperti Sungai Rambai.

Fraksi Gerindra mengkritisi pengalokasian videotron yang dinilai kurang tepat sasaran, serta meminta evaluasi terhadap kinerja sejumlah OPD agar lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Fraksi PKS mendorong pemerintah daerah untuk memprioritaskan perbaikan jalan rusak, optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memastikan kehadiran OPD dalam setiap agenda hearing DPRD.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wakil Bupati Tebo, Nazar Efendi, menyampaikan apresiasi atas rekomendasi yang diberikan oleh seluruh fraksi. Ia berharap seluruh catatan dan saran tersebut dapat ditindaklanjuti dan direalisasikan pada tahun berjalan.

Pemerintah daerah, lanjutnya, berkomitmen untuk meningkatkan sinergi bersama DPRD dalam membangun Kabupaten Tebo ke arah yang lebih baik.

“Harapannya, seluruh rekomendasi ini menjadi pedoman dalam memperbaiki kekurangan yang ada, sehingga pembangunan ke depan dapat berjalan lebih optimal demi terwujudnya Tebo yang maju,” ujar Nazar Efendi. (AK).