TEBO, Berandajambi - Jagat media sosial dihebohkan oleh beredarnya video yang memperlihatkan sejumlah camat di Kabupaten Tebo berjoget di atas panggung dengan iringan musik organ tunggal. Video yang diunggah akun TikTok @Indra Utama itu dengan cepat viral dan menuai beragam reaksi dari masyarakat.

Dalam rekaman tersebut, para camat tampak larut dalam suasana santai pada acara halal bihalal pasca Idul Fitri. Namun, alih-alih menuai simpati, aksi tersebut justru memicu kritik. Banyak pihak menilai perilaku tersebut kurang mencerminkan etika pejabat publik, terlebih di tengah situasi yang menuntut efisiensi anggaran dan keseriusan kerja pemerintah daerah.

Menanggapi polemik tersebut, Bupati Tebo, Agus Rubiyanto, angkat bicara. Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak pernah mendapatkan izin darinya dan sepenuhnya merupakan inisiatif pribadi para camat.

“Mereka tidak ada izin sama saya. Itu kegiatan inisiatif mereka sendiri. Ini perlu diingatkan agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Nanti akan kita panggil,” tegasnya.

Lebih lanjut, Agus menekankan pentingnya menjaga marwah dan etika sebagai aparatur sipil negara (ASN). Ia mengingatkan bahwa setiap tindakan pejabat publik akan selalu berada dalam sorotan masyarakat.

“Tolong jaga marwah ASN di lingkungan Pemkab Tebo. Dalam kondisi seperti sekarang, kita dituntut bekerja lebih keras dan bijak. Saya sendiri terus berupaya ke pusat untuk memperjuangkan dukungan bagi daerah,” ujarnya.

Di sisi lain, perwakilan camat melalui pesan singkat di grup WhatsApp telah menyampaikan permohonan maaf. Ia mengakui adanya kekhilafan dan menyampaikan apresiasi atas kritik yang diberikan masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial.

“Kami menyadari kekhilafan ini. Sebagai manusia, kami tidak luput dari kesalahan. Terima kasih atas kritik dan pengingatnya. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kami untuk lebih baik ke depan,” tulisnya.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa pejabat publik tidak hanya dituntut bekerja profesional, tetapi juga menjaga sikap dan citra, baik di ruang formal maupun informal. Di era digital, setiap tindakan dapat dengan mudah menjadi konsumsi publik dan pada akhirnya, menjadi cerminan integritas pemerintahan itu sendiri. (AK).